LABUHA, Nalarsatu.com – Ketua Fraksi Golkar DPRD Halmahera Selatan, Rustam Ode Nuru, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memberikan keadilan pembangunan bagi masyarakat Pulau Obi melalui pengalokasian 60 persen Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Rustam menilai, sebagai wilayah penyumbang terbesar DBH Minerba, Pulau Obi berhak mendapatkan porsi pembangunan yang proporsional. Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya menanggung dampak aktivitas pertambangan, sementara hasil kekayaan alamnya tidak kembali secara nyata untuk kesejahteraan dan pembangunan daerah.

“Pemerintah daerah harus melihat persoalan ini sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat Obi. Jangan sampai kekayaan alamnya terus memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, tetapi pembangunan infrastruktur yang dirasakan masyarakat tidak sebanding,” tegas Rustam Senin (16/11).

Ia meminta 60 persen dari DBH Minerba sebesar Rp515,660 miliar atau sekitar Rp309,396 miliar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Obi.

Rustam juga menegaskan, DBH Minerba bukan sekadar angka dalam struktur APBD, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah penghasil. Karena itu, Pemkab Halsel diharapkan tidak berhenti pada tahap kajian, tetapi berani mengambil kebijakan anggaran yang berpihak pada keadilan pembangunan.

 

(red)