HALSEL, Nalarsatu com – Anggota DPRD Fraksi PKB, Muhammad Saleh Nijar alias Ama Nijar, menegaskan bahwa keterlambatan tahapan penyusunan APBD Kabupaten Halmahera Selatan tidak boleh dianggap sebagai persoalan administrasi biasa. Sebab, ketepatan waktu dalam penyusunan dan pembahasan APBD merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai rencana.
Ia meminta Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak menjadi penghambat dalam proses penyusunan APBD.
“Pak Bupati harus memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Saya berharap seluruh OPD segera menyiapkan dokumen dan kebutuhan pembahasan anggaran. Jangan sampai keterlambatan hanya disebabkan oleh ketidaksiapan administrasi masing-masing OPD, sementara waktu terus berjalan,” tegas Ama Nijar Senin (16/11).
Menurutnya, setiap OPD harus memahami bahwa APBD bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan instrumen utama untuk menentukan arah pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai karena kelalaian atau lambatnya kerja OPD, pembahasan APBD dilakukan secara terburu-buru. Kalau waktunya terlalu sempit, kualitas pembahasan bisa terganggu dan berpotensi melahirkan kebijakan anggaran yang tidak tepat sasaran. Pada akhirnya, masyarakat yang dirugikan,” ujarnya.
Ama Nijar juga mengingatkan Bupati agar melakukan evaluasi terhadap OPD yang belum memenuhi kewajibannya dalam menyiapkan dokumen anggaran. Menurutnya, diperlukan koordinasi dan pengawasan langsung agar seluruh tahapan dapat dikejar tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
“Ini bukan hanya tanggung jawab DPRD, tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah. Kami ingin APBD dibahas secara matang, tepat waktu, transparan, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Halmahera Selatan,” tandasnya.
(red)

Tinggalkan Balasan