Halmahera Selatan, Nalarsatu.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara menemukan denda keterlambatan pengadaan kapal nelayan pajeko senilai Rp220.360.000 pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Halmahera Selatan yang belum ditagih dan dipertanggungjawabkan ke kas daerah.

Temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2025 itu berkaitan dengan proyek senilai Rp3,148 miliar yang mengalami keterlambatan penyelesaian oleh pihak rekanan. Padahal, kontrak telah mengatur sanksi denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

BPK menyoroti lemahnya pengendalian kontrak dan pengawasan internal DKP Halsel, termasuk peran Kepala DKP Idris Ali selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam memastikan penerapan sanksi terhadap rekanan yang terlambat menyelesaikan pekerjaan.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba menginstruksikan Kepala DKP memperketat pengawasan serta memerintahkan PPK segera menagih dan menyetorkan denda Rp220,36 juta ke kas daerah.

Meski Kepala DKP dan PPK telah menyatakan komitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK, hingga kini kewajiban tersebut disebut belum direalisasikan. Kondisi ini menjadi perhatian serius terkait akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah dan tanggung jawab pejabat dalam mengawasi pelaksanaan proyek pemerintah.