Halmahera Selatan, Nalarsatu.com– Lembaga Kajian dan Advokasi Pertambangan Indonesia (eLKAPI) Maluku Utara menyoroti dugaan aktivitas bisnis dan pengambilan kayu tanpa izin yang diduga melibatkan seorang pengusaha bernama La Rani di wilayah Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).
Wakil Direktur eLKAPI Malut, Juslan Latif, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan investigasi lapangan, terdapat sejumlah indikasi yang perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum, khususnya terkait aktivitas pengambilan kayu, jaringan pembeli, hingga dugaan lemahnya pengawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Halsel.
Juslan menyebut, Kepala KPH Halsel, Nurbaiti Rajilun, diduga telah mengetahui aktivitas tersebut sejak lama. Bahkan, berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, Kepala KPH disebut pernah turun langsung melakukan pendataan terhadap sejumlah pihak yang menjalankan aktivitas pengambilan dan perdagangan kayu di wilayah tersebut.
“Kalau benar Kepala KPH sudah mengetahui aktivitas ini sejak lama, bahkan pernah turun langsung melakukan pendataan, maka menjadi pertanyaan besar bagi kami, bagaimana tindak lanjut pengawasannya? Mengapa aktivitas yang diduga tidak memiliki izin masih menjadi temuan dalam penelusuran kami?” ungkap Juslan Jumat (13/11).
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam investigasi eLKAPI, pihaknya menemukan keterangan dari sejumlah pembeli kayu dan operator di area Sumber Makmur.
Menurut Juslan, salah satu operator menyampaikan bahwa aktivitas mereka sebelumnya telah didata langsung oleh Kepala KPH Halsel.
“Bahkan ada operator yang menyampaikan kepada kami bahwa mereka sudah didata langsung oleh Ibu Nurbaiti Rajilun. Mereka mengatakan, kalau ingin mengetahui aktivitas mereka, Kepala KPH lebih mengetahui karena pernah datang melakukan pendataan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Juslan juga mengaku memperoleh keterangan dari seseorang berinisial K yang menyebut Kepala KPH pernah mendatangi lokasi dan telah mengenal bos atau pemilik usaha tersebut.
“Yang menjadi tanda tanya, ada keterangan dari seseorang berinisial K bahwa Ibu Nurbaiti pernah datang ke lokasi. Namun, karena sudah mengenal bos mereka, aktivitas tersebut disebut tidak lagi diperiksa. Informasi ini tentu harus diklarifikasi dan diuji kebenarannya. Jika benar terjadi, maka patut diduga ada persoalan serius dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,” tegas Juslan.
Juslan menegaskan, KPH memiliki peran penting dalam pengelolaan, perlindungan, pengawasan, serta pengendalian aktivitas pemanfaatan kawasan hutan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, pendataan terhadap pelaku aktivitas kehutanan tidak boleh berhenti sebatas pencatatan administratif. Apabila ditemukan kegiatan penebangan, pengangkutan, maupun perdagangan kayu yang tidak dilengkapi perizinan sesuai ketentuan, KPH harus menindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan berkoordinasi dengan instansi berwenang serta aparat penegak hukum.
“Jangan sampai pengawasan hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sementara pelaku usaha yang memiliki jaringan dan modal justru terkesan tidak tersentuh. KPH harus menjelaskan secara terbuka, apakah aktivitas tersebut memiliki izin, siapa yang bertanggung jawab, dari mana sumber kayunya, dan apa tindakan pengawasan yang sudah dilakukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Juslan meminta Kapolda Maluku Utara dan Polres Halmahera Selatan melakukan penyelidikan terhadap dugaan bisnis kayu ilegal tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan oknum yang bertugas melakukan pengawasan kehutanan.
Ia menegaskan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pembiaran yang disengaja, penyalahgunaan kewenangan, penerimaan keuntungan, atau kerja sama dengan pelaku usaha untuk melindungi aktivitas ilegal, maka persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif.
Dari sisi hukum, aktivitas penebangan dan pengangkutan hasil hutan tanpa memenuhi ketentuan perizinan dapat dijerat berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sesuai unsur pelanggaran yang ditemukan.
Sementara itu, apabila terdapat dugaan keterlibatan aparatur negara, penyidik perlu menelusuri unsur penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan jabatan, maupun dugaan tindak pidana korupsi apabila ditemukan unsur yang memenuhi ketentuan hukum.
“Kalau memang tidak ada permainan, silakan buka data pengawasan dan perizinannya. Tetapi jika ditemukan keterlibatan oknum yang sengaja melindungi aktivitas ilegal, kami meminta agar diproses sesuai hukum. Jangan ada aparat yang menggunakan jabatan untuk memberikan perlindungan kepada bisnis yang merugikan negara dan merusak kawasan hutan,” tegasnya.
eLKAPI Malut juga meminta Kepala KPH Halsel, Nurbaiti Rajilun, memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan aktivitas tersebut, termasuk membantah atau menjelaskan keterangan para operator yang menyebut dirinya pernah melakukan pendataan dan kunjungan ke lokasi.
Menurut Juslan, investigasi ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong keterbukaan informasi, memastikan kepatuhan terhadap aturan kehutanan, serta mencegah praktik pembiaran terhadap dugaan aktivitas ilegal.
“Jangan sampai hutan Halmahera Selatan terus dieksploitasi, sementara fungsi pengawasan justru dipertanyakan. Kami akan terus menelusuri persoalan ini dan mendorong aparat penegak hukum mengusutnya sampai tuntas,” tutup Juslan.
(red)
Tinggalkan Balasan