Sofifi, Nalarsatu.com – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara, Sulik Yayat Budi Santoso, mengungkapkan bahwa berdasarkan pendataan hingga Februari 2026, jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 10 kabupaten/kota se-Maluku Utara mencapai 134.838 unit usaha.
Dari jumlah tersebut, Kota Ternate menempati urutan pertama dengan jumlah UMKM terbanyak, disusul Kabupaten Halmahera Utara (Halut) di posisi kedua dan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) pada posisi ketiga.
Hal tersebut disampaikan Sulik saat diwawancarai wartawan Nalarsatu.com di ruang kerjanya. Ia menjelaskan, pada tahun anggaran 2026, pemerintah provinsi menyiapkan program bantuan bagi pelaku UMKM berupa bantuan modal usaha dan bantuan peralatan, dengan alokasi anggaran sementara sebesar Rp1 miliar.
Menurutnya, penyaluran bantuan akan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam proses pendataan dan verifikasi calon penerima agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Pelaku usaha yang ingin mendapatkan bantuan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Setelah itu, kami melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha serta memiliki domisili yang jelas. Jadi, bantuan tidak diberikan begitu saja, tetapi harus memenuhi persyaratan,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk program pendampingan UMKM, pihaknya belum melakukan pendampingan secara menyeluruh. Namun, pemerintah tetap berupaya memastikan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan mampu menunjang perkembangan usaha masyarakat.
Selain UMKM, Sulik juga memaparkan perkembangan koperasi binaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dari total 172 koperasi binaan provinsi, sebanyak 124 koperasi tercatat aktif, sementara 73 koperasi di antaranya masuk kategori koperasi sehat.
Kota Ternate menempati posisi pertama dengan jumlah koperasi terbanyak, disusul Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Utara.
Ia menjelaskan, pembinaan koperasi tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga mencakup penguatan administrasi, pemantauan serta evaluasi terhadap pengelolaan koperasi.
“Ketika dinas memberikan bantuan kepada koperasi, tentu harus ada manfaatnya. Kami juga membantu dari sisi administrasi dan melakukan monitoring untuk memastikan persyaratan serta tata kelola koperasi terpenuhi. Dengan begitu, koperasi dapat berkembang dan memenuhi kriteria sebagai koperasi sehat,” ungkapnya Selasa (11/11).
Sulik mencontohkan salah satu koperasi di Kota Ternate, yakni Koperasi Santo Alfit yang berlokasi di kawasan belakang Perikanan, sebagai salah satu koperasi yang dinilainya telah menunjukkan pengelolaan yang baik.
Sementara terkait data UMKM yang menjadi contoh penerima bantuan, ia mengaku masih perlu melakukan pengecekan lebih lanjut karena dirinya baru menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Maluku Utara.
Di akhir wawancara, Sulik berharap para pelaku UMKM dapat memanfaatkan bantuan pemerintah secara produktif untuk meningkatkan kapasitas dan perkembangan usaha. Begitu pula koperasi, diharapkan mampu mengelola organisasi dan administrasi secara profesional sehingga dapat berkembang menjadi koperasi aktif, sehat, dan berdaya saing.
“Kami berharap bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM untuk meningkatkan usahanya. Begitu juga koperasi, agar dapat dikelola secara maksimal sehingga menjadi koperasi yang sehat dan memberikan manfaat bagi anggotanya,” tutupnya.
(red)
Tinggalkan Balasan