TERNATE, Nalarsatu.com – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan penguatan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mendorong peningkatan kualitas tata kelola pengadaan di lingkungan pemerintah daerah.
Kegiatan bertema “Penguatan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Pengadaan yang Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Biaya, dan Tepat Sasaran” tersebut berlangsung di Meeting Room Ayu Lestari, Ternate, Rabu (18/11/2026).
Sebanyak 100 peserta undangan dari unsur bagian perencanaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam agenda ini, Abdul Hasan Tarate bertindak sebagai moderator, sementara materi disampaikan oleh Keisnawanto selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa BPBJ Provinsi Maluku Utara.
Dalam pemaparannya, Keisnawanto menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebagai fondasi utama keberhasilan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut materi yang disampaikan, setiap OPD perlu memastikan kebutuhan pengadaan disusun berdasarkan program prioritas, kesiapan anggaran, serta spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Keisnawanto mengungkapkan, perencanaan pengadaan barang dan jasa merupakan tahapan penting yang harus dipersiapkan secara matang oleh setiap OPD. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan, tepat anggaran, tepat waktu, serta menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan tepat sasaran,” ujar Kiswanto pada peserta Rabu (18/11).
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara bagian perencanaan OPD dan unit pengadaan barang dan jasa agar proses pengadaan tidak hanya berjalan sesuai tahapan administrasi, tetapi juga menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penguatan perencanaan pengadaan menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan, anggaran, dan target yang telah ditetapkan.
Perencanaan yang tidak matang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam proses pengadaan, mulai dari ketidaksesuaian spesifikasi teknis, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, hingga penggunaan anggaran yang tidak optimal.
Karena itu, keterlibatan bagian perencanaan pada setiap OPD menjadi penting untuk memastikan kebutuhan pengadaan telah disusun secara terukur dan selaras dengan program serta prioritas pembangunan daerah.
Melalui kegiatan ini, BPBJ Maluku Utara mendorong peningkatan pemahaman dan koordinasi antar-OPD dalam menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa. Aspek kebutuhan, kesiapan anggaran, spesifikasi teknis, serta ketepatan jadwal pelaksanaan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan sejak tahap perencanaan.
Pengadaan pemerintah tidak semestinya hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Lebih dari itu, setiap proses harus mengutamakan kualitas hasil pekerjaan, efisiensi penggunaan keuangan daerah, transparansi, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BPBJ Provinsi Maluku Utara memperkuat kualitas perencanaan pengadaan agar pelaksanaan program pemerintah dapat berlangsung lebih efektif, tepat waktu, tepat biaya, dan sesuai sasaran pembangunan daerah.

Tinggalkan Balasan