LABUHA, Nalarsatu.com – Persidangan perkara dugaan pemalsuan Surat Kuasa Khusus Nomor 244/SKK/SN-A/VIII/2025 dengan terdakwa Safri Nyong dan Fardi Tolangara di Pengadilan Negeri (PN) Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, mengungkap sejumlah fakta yang menjadi sorotan tim penasihat hukum.

Dalam sidang pembuktian saksi, Senin (16/11/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga saksi, yakni Maeran Usman, Tambrin M. Siu, dan Muhammadrais A. Kadir.

Dua saksi, Maeran Usman dan Tambrin M. Siu, menerangkan bahwa pembubuhan tanda tangan atas nama Serli Saroa, Jayana Lagoa, dan Armin S. pada surat kuasa khusus dilakukan Safri Nyong berdasarkan arahan mereka.

Keduanya mengaku telah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dan memperoleh persetujuan penggunaan contoh tanda tangan. Tanda tangan Serli Saroa dan Jayana Lagoa disebut merujuk pada dokumen perjanjian jual beli tanah, sedangkan tanda tangan Armin S. mengacu pada contoh dalam KTP yang dikirim melalui WhatsApp.

Persidangan juga mengungkap asal-usul dua dokumen perjanjian jual beli tanah atas nama Serli Saroa dan Jayana Lagoa. Menurut keterangan Maeran dan Tambrin, dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Tambrin kepada Safri Nyong dan Fardi Tolangara saat peninjauan lokasi tanah sengketa di Desa Kawasi. Penyerahan itu disebut disaksikan Bayu D. Sumaila.

Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pengajuan gugatan perdata terkait sengketa tanah yang diduga berkaitan dengan transaksi jual beli antara Moses Siar, kakek Serli Saroa, dan PT Harita.

Fakta lain menyangkut uang Rp20 juta yang disebut sebagai kerugian materiil pelapor. Maeran dan Tambrin menerangkan bahwa uang tersebut merupakan bagian dari hubungan jual beli tanah antara Maeran sebagai pemilik tanah dan Serli Saroa sebagai pembeli, bukan biaya pengajuan gugatan perdata.

Sementara itu, uang Rp29 juta yang diserahkan kepada Safri Nyong dan Fardi Tolangara disebut merupakan milik Maeran dan Tambrin untuk kebutuhan operasional, pengajuan gugatan, serta jasa pengacara. Keduanya menegaskan tidak merasa dirugikan atas penyerahan uang tersebut. Sebagian dana sekitar Rp7 juta disebut berasal dari hasil penjualan sepeda motor.

Fakta-fakta tersebut menjadi perhatian tim penasihat hukum, terutama dalam menguji proses pembubuhan tanda tangan, asal-usul dokumen, serta unsur kerugian materiil dalam perkara yang didakwakan kepada kedua terdakwa.

Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa, Rustam Herman, S.H., M.H., menilai terdapat perbedaan mendasar antara keterangan sejumlah saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan fakta yang disampaikan di hadapan majelis hakim.

“Yang terungkap dalam persidangan kemarin, kami menemukan sejumlah fakta yang berkaitan dengan kronologis yang sangat tidak masuk akal menurut kami. Karena dalam BAP beberapa saksi, baik saksi pelapor maupun saksi-saksi yang terlibat secara prinsipil dengan perkara ini, ternyata berbeda seratus persen dengan fakta yang diterangkan di dalam persidangan,” ungkap Rustam kepada media ini, Selasa (17/11/2026).

Ia secara khusus menyoroti keterangan Maeran dan Tambrin mengenai proses pembubuhan tanda tangan yang dilakukan Safri Nyong berdasarkan arahan mereka.

Menurut Rustam, keterangan tersebut penting untuk menguji unsur kesengajaan dan pertanggungjawaban pidana masing-masing terdakwa.

“Yang bersangkutan mengetahui secara persis mengenai penandatanganan surat kuasa yang diduga palsu atau mencatut tanda tangan dari pelapor. Namun, saksi juga menerangkan bahwa tanda tangan itu dilakukan oleh Safri Nyong berdasarkan perintah atau arahan dari saksi Maeran bersama suaminya,” jelasnya.

Rustam juga membantah konstruksi kerugian Rp29 juta yang dikaitkan dengan perkara tersebut. Ia menyebut uang itu merupakan milik Maeran dan Tambrin yang secara sadar diserahkan untuk membiayai proses penyelesaian sengketa tanah melalui jalur hukum.

Terkait dua dokumen perjanjian jual beli tanah, Rustam mempertanyakan proses penyidikan yang menurutnya belum menggali secara menyeluruh asal-usul dan proses penyerahan dokumen tersebut.

“Dokumen ini tidak lahir dari alam lain, tidak lahir dari dunia lain secara tiba-tiba lalu kemudian dipalsukan oleh Safri Nyong. Ini konstruksi yang sangat keliru dan terbantahkan dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan,” ujarnya.

Atas sejumlah keterangan tersebut, Rustam menilai konstruksi dakwaan JPU perlu diuji kembali berdasarkan keseluruhan fakta persidangan.

“Bagi kami, konstruksi dakwaan yang dituduhkan kepada para terdakwa sesungguhnya telah terbantahkan dengan fakta-fakta yang sudah terungkap secara terang benderang di dalam persidangan perkara ini,” tegasnya.

Ia berharap majelis hakim mempertimbangkan seluruh keterangan saksi dan alat bukti secara objektif sebelum menjatuhkan putusan.

“Ketika perkara ini terungkap secara terang benderang sampai keseluruhan pembuktian, maka membebaskan para terdakwa adalah pilihan yang paling bermartabat,” tambahnya.

Perkara ini diperiksa majelis hakim yang dipimpin Setyo Riyaldino, S.H., selaku Hakim Ketua, didampingi Artur Pande Simbolon, S.H., dan Jonathan Hiero Tambunan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai hakim anggota.

Kedua terdakwa didampingi tim penasihat hukum Rustam Herman, S.H., M.H., Fahrudin Maloko, S.H., M.H., dan Fikram Lolahi, S.H.

Seluruh keterangan saksi, dokumen, serta argumentasi JPU dan penasihat hukum akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.

 

(red)