OBI, Nalarsatu.com – Pernyataan Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Dr. Iqbal Ruray, yang memuji Harita Nickel sebagai perusahaan yang menyejahterakan masyarakat Obi, mendapat bantahan keras dari Putra Obi, Dr. Arwan M. Said Menurutnya, apa yang disampaikan Iqbal tidak hanya jauh dari realitas, tetapi juga mengabaikan penderitaan masyarakat lingkar tambang.
Arwan menilai pernyataan Ketua DPRD itu bersumber dari narasi perusahaan yang rapi tersusun, bukan dari hasil pengamatan langsung atau dialog dengan warga yang terdampak.
“Apa yang Anda sampaikan itu hanya cerita manis di atas kertas. Coba datang dan lihat Obi hari ini. Dampak negatif jauh lebih besar dibanding narasi perusahaan yang diletakkan di meja Anda,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Arwan menambahkan, hanya dalam hitungan hari, terjadi intimidasi terhadap warga di kawasan industri Kawasi, tepatnya di Sungai Akelamo Kilo 4, yang dilakukan oleh oknum keamanan dan pihak perusahaan.
“Itu warga Obi yang kena intimidasi. Anda harus lihat itu, bukan hanya mendengar bisikan menyenangkan dari pihak perusahaan,” ujar Arwan (11/12).
Intimidasi itu membuat warga ketakutan bagian, sehingga Barisahan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) turun memberikan pendampingan.
“Ada yang takut bicara, ada yang terpaksa diam. Syukurlah ada BARAH yang turun membantu. Situasi ini jauh dari kata aman dan sejahtera,” kata Arwan.
Arwan lalu menyinggung persoalan besar yang menurutnya sengaja tidak dibahas pejabat seperti Iqbal, yakni: krisis air bersih, listrik yang tidak stabil, relokasi paksa, perampasan ruang hidup warga, dan pendampingan WALHI yang terus-menerus terjadi hingga hari ini.
“Coba lihat teman-teman WALHI yang sampai sekarang mengadvokasi warga. Mereka menolak relokasi, memperjuangkan air bersih, memperjuangkan listrik yang tak stabil. Kalau semua baik-baik saja, kenapa WALHI sampai harus turun bertahun-tahun? Lalu apa yang Ketua DPRD banggakan dari Harita? Cerita dongeng saja,” tegasnya.
Arwan mengungkapkan bahwa Harita mengambil air dari dua danau utama serta sejumlah sungai di Obi. Namun, menurutnya, DPRD Malut tampak tidak mengetahui fakta tersebut.
“Saya yakin sampai hari ini Ketua DPRD pun tidak memegang datanya. Dua danau disedot untuk kebutuhan industri, sungai-sungai diambil airnya, tapi pejabat bicara seolah semuanya baik-baik saja,” ucap Arwan.
Lebih jauh, ia menyampaikan fakta bahwa salah satu danau yakni Danau Loji kini telah mengering.
“Danau Loji sudah kering. Itu bukan hoaks. Itu kenyataan. Sumber air warga dipakai untuk industri, bukan untuk kebutuhan rakyat,” kata Arwan.
Karena danau mengering, perusahaan kini membangun bendung di Sungai Akelamo, yang kembali memicu konflik dengan pemilik lahan.
“Danau rusak, sekarang sungai mau dibendung lagi. Ini bukan pembangunan, ini perampasan ruang hidup,” tegasnya.
Arwan mengatakan tidak ada kesejahteraan yang dibanggakan Ketua DPRD di lapangan. Justru, banyak anak muda Obi terpaksa berhenti kuliah karena orang tua kehilangan sumber ekonomi setelah lahan rusak.
“Banyak anak-anak lingkar tambang putus kuliah karena biaya hidup tinggi sementara pendapatan keluarga hilang. Di mana letak kesejahteraan yang Ketua DPRD banggakan?” katanya.
Arwan juga menyoroti relokasi warga Kawasi yang menurutnya sarat paksaan dan ketidakadilan. Harga lahan dan rumah ditentukan sepihak oleh perusahaan atau pihak terkait.
“Harga lahan bukan ditentukan pemilik, tetapi sepihak. Untuk rumah pun dalih tukar guling. Pemilik tidak diberi pilihan,” ujarnya.
Bahkan, warga dipaksa menandatangani berita acara kesepakatan harga.
“Bagaimana mungkin dokumen ‘kesepakatan’ dipaksakan? Itu bukan kesepakatan, itu tekanan,” tegasnya.
Arwan menilai narasi yang disampaikan Iqbal seolah-olah menempatkan dirinya sebagai pembela permanen perusahaan.
“Anda jangan tutup mata, seakan-akan Anda pemilik perusahaan. Tugas DPRD melihat rakyat, bukan mempromosikan industri tambang,” katanya.
Ia menantang Ketua DPRD untuk turun langsung melihat kondisi sebenarnya tanpa didampingi perusahaan.
“Kalau benar peduli, datang dan lihat warga yang kebunnya rusak, rumahnya dipaksa pindah, atau yang kena intimidasi. Jangan hanya lihat yang enak di atas meja,” tutup Arwan.
Hingga berita ini tayang, pihak Harita Group belum memberikan pernyataan resmi terkait seluruh tudingan tersebut. Redaksi Nalarsatu.com juga telah berupaya menghubungi Anggota DPRD Maluku Utara Dapil Halmahera Selatan untuk meminta tanggapan, namun belum ada jawaban. (red)
