Oleh: ASMITA BASIR -Mahasiswa Pendidikan Fisika Unkhair, Kader Ikatan Pelajar Mahasiswa Maidi – IPMMA
Pembangunan infrastruktur sejatinya adalah instrumen untuk memanusiakan warga, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif apalagi menjadi ladang bancakan. Namun, apa yang terjadi di Desa Maidi, Kecamatan Oba Selatan hari ini adalah potret nyata paradoks pembangunan. Di tengah narasi kemajuan yang digaungkan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, warga justru disuguhi pemandangan proyek talud senilai Rp8.825.400.000 yang dikerjakan oleh CV. CALYSTA PERSADA UTAMA dengan hasil yang sangat meragukan. Dengan angka fantastis hampir menyentuh sembilan miliar rupiah, sangat tidak logis jika realitas di lapangan masih menyisakan setumpuk masalah yang mengancam keselamatan warga dan marwah desa.
Fakta di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang tidak bisa ditoleransi. Pertama, penimbunan material tanah di area talud yang belum tuntas serta drainase yang dibiarkan rusak adalah bukti nyata buruknya perencanaan dan pengawasan. Anggaran miliaran rupiah seharusnya menjamin kualitas yang presisi. Kedua, pekerjaan jalan setapak yang menjadi urat nadi mobilitas warga juga menggantung tak menentu. Ketiga, yang paling menyakitkan hati masyarakat adalah janji kompensasi plafon masjid yang hingga kini belum ditepati. Masjid adalah simbol sakral, dan mempermainkan janji atas rumah ibadah di tengah proyek miliaran rupiah adalah bentuk degradasi moral pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini tidak boleh lagi diselesaikan hanya dengan retorika di balik meja birokrasi. Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan, wajib segera turun ke lapangan untuk melakukan audit investigatif menyeluruh. Perlu dipastikan apakah progres fisik di lapangan benar-benar linier dengan pencairan anggaran yang telah dilakukan. Masyarakat Maidi tidak boleh menjadi korban dari praktik “main mata” antara penguasa dan pengusaha. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Kepala Desa Maidi, Abdullah Yakub, harus segera mengambil sikap tegas, bukan justru bungkam melihat kontraktor yang bekerja setengah hati.
Masyarakat Maidi tidak butuh angka-angka megah di papan proyek jika hasilnya hanya menjadi pajangan. Sebagai representasi mahasiswa dan pemuda, IPMMA mendesak APH untuk mengusut tuntas proyek ini hingga ke akar-akarnya. Jangan biarkan Desa Maidi hanya menjadi objek eksploitasi anggaran bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penuntasan timbunan talud, drainase, setapak, dan pelunasan janji plafon masjid adalah harga mati. Sebelum kerugian negara semakin membengkak dan keselamatan warga terancam, audit dan penegakan hukum harus segera ditegakkan di atas tanah Maidi. (*)
