Ternate, Nalarsatu.com – Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Advokasi Pertambangan Indonesia (eLKAPI) Maluku Utara melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra Gunawan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Halsel Samsu Abubakar terkait dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang emas menggunakan mesin dompeng di Desa Kaputusang, Kecamatan Bacan Barat.
Menurutnya, kerusakan kawasan sungai, tanah, dan hutan yang diduga berlangsung sekitar dua tahun bukan lagi persoalan yang bisa dianggap sepele. Kondisi air sungai yang terus keruh, sementara masyarakat menghadapi krisis air bersih akibat kemarau panjang, seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
“Kerusakan lingkungan di Kaputusang sudah terlihat nyata. Pertanyaannya, apa kerja Kapolres dan Kadis DLH selama ini? Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampak kerusakan lingkungan, sementara instansi yang memiliki kewenangan justru terkesan hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Ia menilai, pengawasan tidak cukup hanya melalui imbauan atau surat pemberitahuan. Harus ada tindakan nyata berupa pemeriksaan lapangan, penelusuran legalitas aktivitas pertambangan, pengujian kualitas air sungai, serta penindakan apabila ditemukan pelanggaran hukum.
Saat dikonfirmasi Nalarsatu.com melalui WhatsApp, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Halsel Samsu Abubakar menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat imbauan.
Namun, menurut eLKAPI, pengiriman surat imbauan tidak boleh menjadi akhir dari tanggung jawab pengawasan. DLH harus memastikan apakah imbauan tersebut dipatuhi dan apakah aktivitas yang diduga merusak lingkungan sudah dihentikan atau ditangani sesuai kewenangan.
Wakil Ketua eLKAPI Malut juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengevaluasi kinerja Kapolres Halsel. Ia turut meminta dugaan keterlibatan oknum anggota Polri yang disebut-sebut memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut diusut secara transparan dan profesional.
“Kami meminta Kapolri tidak menutup mata. Jika ada oknum anggota yang terbukti mengambil keuntungan atau melindungi aktivitas tambang ilegal, harus ditindak tegas. Kapolres juga harus dievaluasi jika terbukti tidak menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara maksimal,” ujar Jualan Jumat (13/11).
Desakan serupa disampaikan kepada Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba agar mengevaluasi Kadis DLH. Menurutnya, perlindungan lingkungan tidak cukup dengan menerbitkan surat imbauan, tetapi harus dibuktikan melalui pengawasan dan tindakan konkret.
Ia menegaskan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin maupun pencemaran lingkungan, pelakunya harus diproses sesuai ketentuan hukum apalagi dugaan yang terlibat adalah oknum pemerintah desa dan anggota polri.
Ketentuan pidana dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah, dapat diterapkan sesuai unsur pelanggaran yang terbukti.
“Jangan menunggu sungai benar-benar rusak dan masyarakat kehilangan sumber air bersih baru aparat bergerak. Kapolres dan Kadis DLH harus menunjukkan tanggung jawab. Lingkungan bukan milik segelintir orang, tetapi sumber kehidupan masyarakat yang wajib dilindungi,” tandasnya.
eLKAPI Malut mendesak agar Kapolda Maluku Utara, Kapolri, dan Bupati Halsel segera mengambil langkah konkret. Dugaan kerusakan lingkungan di Kaputusang harus diusut secara serius, bukan dibiarkan menjadi persoalan yang terus berulang tanpa kepastian penanganan.
(red)
Tinggalkan Balasan