Ternate, Nalarsatu.com – Ketua Forum Anti Korupsi dan Keadilan Indonesia (FAKKI) Maluku Utara, Juslan Latif, mendesak Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arif Budiman, segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penggunaan material Galian C tanpa izin dalam proyek pembangunan Jembatan Ake Dolik dan Jembatan Ake Samo di Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara dengan total anggaran lebih dari Rp33 miliar.
Juslan menilai, penggunaan material yang diduga tidak memiliki izin serta belum diketahui kepastian kualitas dan kelayakan teknisnya dalam proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut merupakan persoalan serius. Apalagi, pembangunan infrastruktur menggunakan uang rakyat seharusnya mengutamakan legalitas sumber material, mutu konstruksi, transparansi anggaran, serta keselamatan dan kepentingan masyarakat.
Ia bahkan meminta penyidik Polda Malut tidak hanya memeriksa pihak kontraktor, tetapi juga menelusuri peran Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Djafar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengawas proyek, pemasok material, serta pihak-pihak lain yang diduga mengetahui atau memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan material tersebut.
“Kami meminta Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman segera memeriksa Kepala Dinas PUPR Malut Risman Djafar, PPK, kontraktor, dan pihak-pihak terkait. Jangan hanya berhenti pada pekerja lapangan. Harus ditelusuri siapa yang menentukan sumber material, siapa yang menyetujui, siapa yang membeli, dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaannya,” tegas Juslan Jumat (13/11)
Menurutnya, anggaran lebih dari Rp33 miliar merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, sangat disayangkan apabila proyek yang dibangun untuk kepentingan masyarakat justru diduga menggunakan material dari sumber yang tidak memiliki legalitas dan belum teruji kualitasnya.
“Ini uang rakyat. Jembatan dibangun untuk kepentingan rakyat, bukan untuk menjadi ladang mencari keuntungan pribadi atau memperkaya diri bagi oknum tertentu. Kalau memang ditemukan penyimpangan, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Jangan ada yang dilindungi,” tandasnya.
Juslan juga meminta Polda Malut menelusuri dokumen kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, sumber pengambilan pasir dan batu, legalitas perizinan Galian C, bukti pembelian material, volume penggunaan, hingga hasil pengujian mutu material yang digunakan dalam kedua proyek tersebut.
Ia menegaskan, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Menurutnya, publik berhak mengetahui apakah pelaksanaan proyek telah sesuai kontrak, spesifikasi teknis, ketentuan perizinan, serta penggunaan anggaran negara.
“Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan alasan pembangunan, tetapi kualitas pekerjaan dan penggunaan anggarannya justru tidak diawasi secara serius. Kami ingin melihat Polda Malut benar-benar hadir bersama masyarakat dalam mengawal uang negara. Jika ada yang salah, tindak sesuai hukum. Jangan pilih kasih,” tutup Juslan.
(red)
Tinggalkan Balasan