Perjuangan Pendidikan dan Kritik Sosial

Oleh: Sofidayanti Darus (Mahasiswa PWK Unutara)

SETIAP pagi, aku terbangun sebelum ayam berkokok. Langit masih kelam, hanya ditemani bintang-bintang yang mulai redup. Ibu sudah menyiapkan sarapan sederhana. Aku makan terburu-buru, lalu memasukkan buku-buku ke dalam tas lusuh yang sudah menemani perjalananku bertahun-tahun.

Pukul enam lewat, aku sudah keluar rumah, berangkat ke sekolah bersama teman-teman sekelasku. Udara pagi begitu sejuk, kabut tipis menyelimuti pepohonan. Kami hanya mengenakan sandal jepit, menapaki jalan tanah berbatu yang berkelok-kelok melewati lapangan sepak bola, Stadiun Tadipang.

Setelah berjalan sekitar dua kilometer, sampailah kami di tepi sungai. Inilah bagian tersulit dari perjalanan kami. Sungai lebar mengalir deras, airnya cokelat keruh membawa ranting dan daun yang jatuh semalam. Tidak ada jembatan di sini. Pemerintah sudah berjanji akan membangunnya, tapi entah kapan.

Aku dan teman-teman melepas sandal dan memegangnya erat. Dengan hati-hati, kami melangkah ke air. Dingin menusuk! Arusnya kencang, menarik kaki kami. Kami harus saling berpegangan tangan agar tidak hanyut. Terkadang, ketika air sungai meluap dan terlalu deras, kami tak bisa menyeberang dan sekolah pun libur. Inilah perjuangan kami, anak-anak desa yang hanya ingin sekolah.

Setelah berjuang hampir lima menit, akhirnya kami berhasil menyeberangi sungai itu. Kami memakai sandal kembali, melanjutkan perjalanan sejauh tiga kilometer melewati kuburan dan kebun kelapa. Sesampainya di sekolah SMK BPD Tomara, lonceng sudah berbunyi. Kami duduk di bangku kayu yang catnya mulai mengelupas. Napas tersengal, seragam basah, tapi hati penuh syukur. Kami sampai—sekali lagi, kami berhasil menyeberangi tantangan itu.

Namun, di balik syukur itu ada luka sosial yang tak boleh dibiarkan terus menganga.
“Pemerintah sudah berjanji akan membangunnya, tapi entah kapan.” Kalimat ini bukan sekadar keluhan, melainkan potret nyata dari janji-janji politik yang kehilangan makna. Janji manis kampanye seringkali hanya menjadi hiasan spanduk, yang perlahan pudar seperti cat di papan nama sekolah kami.

Pembangunan jembatan bukanlah proyek mewah bukan pula simbol kemegahan. Ia adalah kebutuhan dasar, bahkan bentuk perlindungan negara terhadap warganya. Bayangkan, di abad ke-21, masih ada anak-anak yang mempertaruhkan nyawa demi menyeberang sungai untuk belajar. Ini bukan sekadar cerita perjuangan, tetapi bukti nyata gagalnya tanggung jawab negara terhadap hak pendidikan yang aman dan layak.

Pemerintah telah gagal menjalankan amanat rakyat. Anak-anak desa tidak meminta gedung tinggi, bukan pula fasilitas berpendingin ruangan. Kami hanya meminta jalan yang aman untuk menuntut ilmu. Ketidakmampuan atau ketidakmauan membangun infrastruktur dasar seperti jembatan adalah cermin dari abainya negara terhadap rakyat kecil.

Dalam konteks yang lebih luas, cerita ini menggambarkan kesenjangan antara desa dan kota, antara kebijakan dan realitas. Di kota, pembangunan sering dipoles dengan gedung megah dan proyek mercusuar, sementara di desa, anak-anak masih bergelut dengan arus sungai, lumpur, dan janji kosong. Bukankah ini bentuk ketimpangan sosial yang seharusnya memalukan bagi negara yang katanya menjunjung tinggi pendidikan untuk semua?

Namun, mengutuk tanpa solusi hanya akan menjadikan kita bagian dari masalah.
Lalu, apa yang bisa dilakukan?

Pertama, pemerintah daerah harus menjadikan akses pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan infrastruktur. Jembatan, jalan sekolah, dan sarana dasar pendidikan bukanlah tambahan, melainkan fondasi pembangunan manusia. Anggaran daerah harus berorientasi pada pemerataan, bukan pada proyek simbolik.

Kedua, masyarakat desa perlu membangun solidaritas sosial dan kontrol publik. Musyawarah desa harus menjadi ruang evaluasi, bukan sekadar formalitas. Jika janji pembangunan tidak ditepati, masyarakat berhak mempertanyakan, bahkan mendesak secara terbuka.

Ketiga, partisipasi pemuda desa harus ditumbuhkan. Pendidikan tidak hanya diukur dari ijazah, tetapi juga dari kesadaran kritis untuk memperjuangkan hak-hak sosialnya. Anak-anak yang berjuang menyeberangi sungai hari ini harus tumbuh menjadi generasi yang berani bersuara, bukan sekadar menunggu belas kasih kekuasaan.

Suatu hari nanti, aku ingin menjadi orang sukses. Tapi kesuksesanku bukan untuk meninggalkan desa ini melainkan untuk kembali membangun jembatan yang kokoh, agar anak-anak setelahku tidak perlu berjuang seperti aku hari ini. Karena pendidikan sejati bukan hanya tentang naik kelas, tapi tentang mengubah nasib.

Dan semoga, ketika itu tiba, kata “janji pemerintah” tidak lagi menjadi ironi melainkan bukti nyata dari keberpihakan kepada rakyat kecil. (*