Oleh : M. Ghazali Faraman -Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Maidi – IPMMA
LAPORAN mengenai keberhasilan manajemen baru RSUD Kota Tidore Kepulauan yang melunasi beban hutang sebesar Rp2,6 Miliar dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan memicu diskursus publik yang serius. Di satu sisi, ini adalah pencapaian administratif yang patut dicatat. Namun, di sisi lain, kecepatan pelunasan ini justru membuka kotak pandora mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam “perut” institusi kesehatan tersebut selama ini.
Audit Investigatif: Melunasi Utang Bukan Berarti Menghapus Dosa Masa Lalu
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaan fundamental yang harus dijawab oleh dr. Zuhrinah Ridwan selaku Direktur adalah: Bagaimana mungkin angka Rp2,6 Miliar bisa tertutupi hanya dalam hitungan hari? Jika dana tersebut diklaim sebagai hasil “optimalisasi pendapatan,” maka secara logika kita harus berasumsi bahwa pada manajemen sebelumnya terjadi kebocoran atau inefisiensi yang sangat masif.
Publik berhak mengetahui apakah hutang miliaran ini adalah “warisan busuk” dari kegagalan kepemimpinan sebelumnya? Jika benar, maka manajemen saat ini tidak boleh sekadar melakukan “cuci piring.” Harus ada transparansi mengenai penyebab utang tersebut agar publik tidak melihat ini sebagai sekadar seremoni tutup lubang, melainkan sebuah pertanggungjawaban hukum dan moral. Jangan sampai pelunasan ini hanya menjadi kedok untuk menutupi malpraktik anggaran yang pernah terjadi.
Saldo Kas Rp2 Miliar vs Perut Cleaning Service
Manajemen dengan bangga memamerkan saldo kas yang mencapai lebih dari Rp2 Miliar per April 2026. Namun, klaim “keuangan sehat” ini terasa sangat hambar bahkan cenderung melukai rasa keadilan jika kita melihat kondisi lapangan. Di tengah tumpukan uang miliaran tersebut, bagaimana dengan nasib para pegawai kontrak dan petugas cleaning service?
Sangat tidak etis apabila rumah sakit sibuk membicarakan pemeliharaan alat kesehatan yang mahal dan perbaikan sarana fisik, sementara di saat yang sama terjadi ketimpangan gaji yang mencolok. Petugas kebersihan adalah garda terdepan yang memastikan sterilitas rumah sakit, namun seringkali mereka menjadi kelompok yang paling terakhir merasakan “kesehatan” finansial sebuah institusi. Apakah manajemen sudah memastikan bahwa upah mereka layak dan dibayarkan tepat waktu tanpa potongan-potongan yang tidak masuk akal?
Jangan Jadikan “PR” Sebagai Alibi Penundaan Kesejahteraan
Rencana manajemen untuk memprioritaskan perbaikan alat kesehatan yang rusak memang penting, namun jangan sampai alasan tersebut dijadikan alibi untuk menomorduakan hak-hak normatif pekerja. Institusi pelayanan publik tidak boleh hanya fokus pada benda mati (alat medis) sambil mengabaikan manusia yang mengoperasikannya (tenaga kesehatan dan staf pendukung).
Saldo kas Rp2 Miliar tidak ada artinya jika semangat kerja di tingkat bawah masih layu akibat ketimpangan pendapatan. Kita tidak butuh RSUD yang hanya tampak mentereng di atas kertas laporan keuangan, sementara di dalamnya terdapat jeritan ketidakadilan upah.
Sebagai representasi dari mahasiswa, kami menuntut manajemen RSUD Kota Tidore Kepulauan untuk tidak hanya memberikan narasi keberhasilan lewat angka, tapi juga lewat kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial. Transparansi sumber dana pelunasan utang dan pemerataan kesejahteraan pegawai adalah harga mati yang harus segera dibuktikan. (*)
