Kedatangan Bupati di Maffa Diwarnai Aksi Protes, ARPN Tuntut Transparansi dan Ketegasan Pemerintah

- Penulis Berita

Kamis, 23 April 2026 - 06:01 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Halmahera Selatan, Nalarsatu.com –Gelombang protes menyelimuti kunjungan kerja Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, di Desa Maffa, Kecamatan Gane Timur, Rabu (22/04/2026).

Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Negeri (ARPN) bersama Pemuda Pemudi Faisinglo menggelar aksi massa menuntut pencopotan Kepala Desa Maffa, Harun Hamid.

Aksi ini dipicu oleh kekecewaan mendalam masyarakat atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa tahun anggaran 2023-2025. Massa menilai kepemimpinan Harun Hamid jauh dari prinsip transparansi dan keadilan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagai bentuk perlawanan, warga memboikot kantor desa dan menghiasi dinding bangunan dengan mural bernada protes, seperti “Copot Kepala Desa Maffa” dan “Demokrasi Dikorupsi”.

Tidak hanya soal dana desa, massa juga menyoroti program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang baru saja diresmikan Bupati. Warga menilai program tersebut diterima secara sepihak oleh kepala desa tanpa adanya sosialisasi atau musyawarah dengan masyarakat.

“Kami juga menuntut perbaikan jalan di dalam kampung yang rusak parah. Maffa ini kecamatan tertua di Gane Timur, tapi kami merasa dianaktirikan dalam hal pembangunan,” ujar salah satu orator aksi.

Aksi ini merupakan buntut dari laporan dugaan penyelewengan yang telah diserahkan ARPN kepada Bupati Bassam Kasuba pada tahun 2025, namun hingga kini belum membuahkan kejelasan hukum.

Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Bassam Kasuba yang hadir di lokasi meminta waktu satu minggu untuk memproses laporan warga.

Ia juga menginstruksikan Camat Gane Timur segera memfasilitasi pertemuan antara pihak Pemerintah Desa dan masyarakat guna mencari solusi.

Namun, janji tersebut dijawab tegas oleh koordinator lapangan aksi, Taufik Hidayat. Ia menegaskan masyarakat tidak akan segan mengambil langkah yang lebih ekstrem jika tuntutan mereka diabaikan.

“Jika dalam waktu satu minggu tidak ada tindak lanjut yang berarti dari Pak Bupati, maka masyarakat akan memboikot seluruh aktivitas pemerintahan di Desa Maffa secara total,” tegas Taufik.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Maffa, Harun Hamid, belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan dan tuntutan warga tersebut. (Tim/red)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kades Gambaru Siap Turun Ukur Lahan Warga, Nasrudin M. Kasuba: Jika LA Tak Bersedia, Saya Bertanggung Jawab
Warga Hantam Sikap Kades Gambaru Nasrudin M. Kasuba : Jangan Jadi Budak Korporasi, Anda Harus Belajar dari Kades Fluk Utamakan Warga
Saat Tambang Belum Berproduksi, PT KTS Menyalakan Harapan Lewat Program “KTS Bersinar”
Ko Lok Gelar Tasyakuran dan Aqiqah Cucu, Ratusan Warga Hadir Panjatkan Doa
FAKI Desak KPK Usut Empat Proyek Jembatan Rp15,5 Miliar di Haltim, Minta Eks Kadis PUPR Diperiksa
LPP Tipikor Halteng Desak Polda Malut Selidiki Dugaan Perdagangan Skrap Ilegal
BARAH Desak Pemda Halsel Percepat Penetapan WPR, Ratusan Penambang Masih Bergantung pada Aktivitas PETI
PEROK Ultimatum PT Harita Group: Hentikan Mobilisasi Karyawan atau Hadapi Blokade
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 16 Agustus 2026 - 03:26 WIT

Kades Gambaru Siap Turun Ukur Lahan Warga, Nasrudin M. Kasuba: Jika LA Tak Bersedia, Saya Bertanggung Jawab

Minggu, 16 Agustus 2026 - 00:41 WIT

Warga Hantam Sikap Kades Gambaru Nasrudin M. Kasuba : Jangan Jadi Budak Korporasi, Anda Harus Belajar dari Kades Fluk Utamakan Warga

Jumat, 14 Agustus 2026 - 00:32 WIT

Saat Tambang Belum Berproduksi, PT KTS Menyalakan Harapan Lewat Program “KTS Bersinar”

Minggu, 2 Agustus 2026 - 15:00 WIT

Ko Lok Gelar Tasyakuran dan Aqiqah Cucu, Ratusan Warga Hadir Panjatkan Doa

Minggu, 26 Juli 2026 - 22:47 WIT

LPP Tipikor Halteng Desak Polda Malut Selidiki Dugaan Perdagangan Skrap Ilegal

Sabtu, 25 Juli 2026 - 10:21 WIT

BARAH Desak Pemda Halsel Percepat Penetapan WPR, Ratusan Penambang Masih Bergantung pada Aktivitas PETI

Jumat, 24 Juli 2026 - 15:44 WIT

PEROK Ultimatum PT Harita Group: Hentikan Mobilisasi Karyawan atau Hadapi Blokade

Kamis, 23 Juli 2026 - 11:50 WIT

Respon Aksi Warga, Fraksi PKB Mendesak Pemda Halsel Segera Ambil Langkah Cepat Selesaikan Masalah Lahan di Pulau Obi

Berita Terbaru