Halsel, Nalarsatu.com – Asosiasi Dump Truck bersama masyarakat Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, melayangkan kecaman keras terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Keduanya dinilai lemah dalam memberikan pelayanan publik karena dianggap mengabaikan keluhan berulang terkait gangguan jaringan telekomunikasi yang terus terjadi di wilayah tersebut.
Ketua Asosiasi Dump Truck Kecamatan Obi, Azwar Abubakar, saat diwawancarai media pada Sabtu (13/06/2026), menegaskan bahwa persoalan jaringan internet yang sering mengalami gangguan dengan kondisi “mati-hidup” bukan lagi sekadar keluhan biasa, melainkan telah berdampak serius terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik.
Menurut Azwar, berbagai upaya penyampaian aspirasi telah dilakukan, termasuk melalui pemberitaan di media massa. Namun, hingga kini belum ada respons maupun langkah konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Asosiasi Dump Truck, pelaku UMKM, dan masyarakat Kecamatan Obi sudah menjerit karena jaringan mati-hidup setiap hari tanpa alasan yang pasti. Ini bukan sekadar soal lambatnya internet, tetapi menyangkut roda ekonomi daerah, pendidikan, dan layanan publik yang lumpuh. Sangat disayangkan, Pemprov dan Pemda seolah tuli dan membiarkan keresahan ini berlarut-larut,” ujar Azwar.
Ia menduga gangguan jaringan yang terjadi secara terus-menerus disebabkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam pengawasan tata kelola jaringan kabel optik, serta kurangnya desakan kepada penyedia layanan telekomunikasi untuk melakukan peremajaan perangkat dan peningkatan kualitas layanan.
“Gangguan yang berulang ini patut diduga akibat lemahnya pengawasan terhadap tata kelola infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah juga dinilai tidak cukup tegas mendorong operator melakukan pembenahan terhadap perangkat yang digunakan,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Asosiasi Dump Truck bersama masyarakat Kecamatan Obi memberikan ultimatum kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar segera mengambil langkah tegas dan terukur.
Mereka mendesak pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Darurat Jaringan yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) guna menangani persoalan tersebut secara serius. Selain itu, pemerintah juga diminta memanggil seluruh operator telekomunikasi yang beroperasi di Kecamatan Obi untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Azwar menegaskan, apabila pemerintah tetap bersikap acuh dan tidak segera menghadirkan solusi nyata, masyarakat bersama berbagai elemen di Obi siap mengambil langkah lanjutan sebagai bentuk protes.
“Jika Pemprov dan Pemda terus acuh tak acuh serta mengabaikan keluhan ini, kami mengancam akan melakukan aksi mosi tidak percaya terhadap pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten,” tegas Azwar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terkait tuntutan yang disampaikan Asosiasi Dump Truck dan masyarakat Kecamatan Obi tersebut. (red)
(Redaksi Nalarsatu.com)
