Halmahera Selatan,nalarsatu.com Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mulai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dengan fokus pada sejumlah proyek di Kabupaten Halmahera Selatan.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, menyampaikan hal tersebut saat ditemui awak media dalam acara Pasar Murah Ramadan di Masjid Kesultanan, Senin (17/3) sore.
Menurut Samsuddin, Pemprov Malut telah merancang berbagai proyek infrastruktur yang menjadi tanggung jawab provinsi, seperti pembangunan jalan. Namun, dalam penyusunan APBD, Pemprov juga harus mengakomodasi kewajiban lain, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kabupaten/kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi, dalam menyusun APBD ini, kita harus mempertimbangkan kewajiban yang masih ada, seperti Dana Bagi Hasil. Selain itu, ada juga proyek-proyek pembangunan yang masih harus dibayar sebagai utang,” ujar Samsuddin.
Salah satu proyek yang belum terselesaikan, kata dia, adalah proyek jalan yang menggunakan skema multi years (tahun jamak).
Meski demikian, Pemprov tetap akan melaksanakan pembangunan infrastruktur sembari menyelesaikan pembayaran kewajiban yang tertunda. “Kita akan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan mengupayakan agar semua bisa diselesaikan,” katanya.
Samsuddin menambahkan, pembangunan jalan di wilayah Gane akan menjadi prioritas dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, ia mengakui bahwa anggaran DAK sempat mengalami pemangkasan, sehingga beberapa proyek harus disesuaikan.
“Karena ada efisiensi dalam DAK, beberapa anggaran harus dipangkas, dan itu berdampak pada sejumlah proyek. Tapi kita tetap berupaya agar pembangunan tetap berjalan,” jelasnya.
Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan daerah, Pemprov Malut akan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada akhir April 2025.
“Kita akan bahas ruas jalan mana saja yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten agar ada solusi yang tepat. Ini juga instruksi langsung dari Ibu Gubernur,” kata Samsuddin.
Ia menegaskan, Pemprov Malut berkomitmen untuk mendistribusikan pembangunan secara merata dan adil sesuai dengan kebutuhan daerah.
Saat ditanya mengenai rincian proyek yang direncanakan, Samsuddin mengaku tidak dapat menghafal secara detail. Namun, ia menyebut bahwa total APBD Malut 2025 mencapai sekitar Rp 3,4 triliun, dengan sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai.
“Dari total APBD kita sekitar Rp 3,4 triliun, belanja pegawai saja sudah lebih dari Rp 1 triliun. Selain itu, ada juga anggaran untuk program kesejahteraan masyarakat, seperti pasar murah dan kegiatan lainnya,” tutup Samsuddin.
