LABUHA, Nalarsatu.com – Kritik tajam disampaikan Ketua Barisan Muda Salawaku Maluku Utara, Sarwin Hi. Hakim S.H, terhadap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Pemkab Halsel). Menurutnya, Pemda terkesan menganggap media tidak memiliki peran penting, padahal selama ini media lokal dan nasional berperan besar membantu menyuarakan informasi pembangunan dan kebijakan publik di Bumi Saruma.
“Lucu sekali kalau ada kesan Pemda alergi terhadap media. Padahal, justru media yang membantu mengangkat program pemerintah ke masyarakat,” ujar Sarwin kepada Nalarsatu.com, Minggu (20/7/2025).
Sarwin juga menyinggung soal kedatangan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Halmahera Selatan Kamis 17 Juli 2025, ini yang menurutnya tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Ia mempertanyakan apakah ketidaktertarikan Pemkab menyambut serius kunjungan tersebut karena persoalan afiliasi politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Apakah karena Wamen-nya dari PAN, bukan PKS partainya Pak Bupati atau bukan NasDem partainya Wakil Bupati? Sehingga tidak direspons serius?” kritik Sarwin.
Ia menyayangkan apabila kunjungan pejabat pusat hanya diisi dengan acara makan-makan dan protokoler, tanpa menghadirkan program nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat.
“Kalau cuma datang, dijamu, terus pulang tanpa ada dampak untuk masyarakat atau teman-teman media,tokoh masyarakat pun tidak diajak berdiskusi, mendingan Pemda tidak usah sibuk,” tegas Sarwin.
Senada, tokoh muda Bacan, Sardi, juga menyoroti minimnya manfaat kunjungan pejabat pusat ke daerah. Menurutnya, selama ini banyak kunjungan pejabat kementerian yang tidak diikuti dengan kebijakan atau program langsung bagi masyarakat.
“Kedatangan Menteri atau Wamen itu harusnya membawa solusi, bukan seremoni. Kalau hanya datang potong pita atau duduk manis, lebih baik kita jemput kepala desa yang mau kerja untuk rakyat,” ucap Sardi pada Nalarsatu.com (20/7/2025).
Sardi menambahkan, Pemkab Halsel terutama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Noce Totononu harus melakukan evaluasi terhadap cara menyambut tamu negara dan mengelola komunikasi publik, termasuk membuka ruang lebih luas kepada media agar transparansi dan partisipasi publik bisa berjalan sehat.
Kritik ini muncul di tengah kekecewaan sejumlah elemen masyarakat yang menilai Pemkab Halsel telah mengabaikan nilai strategis media dalam mengawal pembangunan dan mendorong transparansi pemerintahan. Mereka berharap Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin tidak menjadikan media sebagai pihak luar, melainkan sebagai mitra kritis dalam pembangunan daerah.
“Kita butuh pemimpin yang peka terhadap suara rakyat dan menghormati kerja jurnalis. Pemerintah daerah seharusnya hadir untuk semua warga, bukan hanya untuk partai atau kelompok politik tertentu,” pungkas Sarwin. (ref/ir)
