KNPI Desak Pengamanan Khusus Nataru di Desa Kawasi, Akbar Ahad: Rawan Konflik Sosial di Lingkar Tambang

- Penulis Berita

Jumat, 26 Desember 2025 - 13:54 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD KNPI Halmahera Selatan Akbar Ahad & Sekertaris DPD KNPI Sefnat Tag aku (Desain/Firlo)

Ketua DPD KNPI Halmahera Selatan Akbar Ahad & Sekertaris DPD KNPI Sefnat Tag aku (Desain/Firlo)

HALMAHERA SELATAN, Nalarsatu.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Selatan mendesak aparat keamanan TNI–Polri untuk menempatkan pengamanan khusus di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD KNPI Halmahera Selatan, Akbar Ahad, menyusul minimnya kehadiran aparat keamanan negara di wilayah yang dikenal sebagai daerah lingkar tambang PT Harita Group.

Menurut Akbar, kondisi sosial Desa Kawasi pada momentum Nataru memiliki potensi tinggi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama akibat meningkatnya mobilitas warga serta konsumsi minuman keras.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Desa Kawasi merupakan wilayah lingkar tambang dengan aktivitas masyarakat yang tinggi. Pada momentum Nataru, potensi terjadinya kontak fisik sangat besar, apalagi jika dipicu oleh konsumsi minuman keras. Ini harus diantisipasi secara serius oleh aparat keamanan,” ujar Akbar Ahad, Jumat (26/12).

Akbar menilai, hingga saat ini tidak terlihat adanya pengamanan ekstra dari aparat negara, baik TNI maupun Polri, di Desa Kawasi. Padahal, kata dia, karakter sosial wilayah lingkar industri tambang jauh lebih kompleks dan sensitif dibandingkan desa-desa lain di Pulau Obi.

“Dari hasil pantauan kami, tidak ada pengamanan tambahan dari TNI–Polri di Desa Kawasi. Ini sangat disayangkan, mengingat wilayah ini memiliki tingkat kerawanan yang berbeda dan membutuhkan perhatian khusus,” tegasnya.

Lebih lanjut, Akbar menegaskan bahwa keberadaan aparat bersenjata yang bertugas di lingkungan perusahaan tambang tidak bisa dijadikan alasan atas absennya pengamanan negara di tengah masyarakat.

“Kita tidak bisa mengharapkan aparat BKO yang bertugas di perusahaan. Fungsi dan kewenangan mereka jelas berbeda. Aparat TNI–Polri yang ditempatkan di perusahaan hanya bertugas mengamankan objek vital, bukan untuk pengamanan masyarakat saat momentum Nataru,” jelas Akbar.

Akbar menambahkan, pengamanan khusus juga sangat penting untuk menjamin rasa aman umat Kristiani yang sedang menjalankan ibadah Natal.

“Pengamanan ini juga demi memastikan saudara-saudara kita dapat menjalankan ibadah Natal dengan aman, khusyuk dalam ibadah. Ini bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kebebasan beragama,” tambahnya.

Senada dengan itu, Sekretaris DPD KNPI Halmahera Selatan, Sefnat Tagaku, menilai negara tidak boleh abai terhadap wilayah lingkar tambang yang memiliki potensi konflik sosial lebih tinggi, khususnya pada momentum hari besar keagamaan dan pergantian tahun.

“Wilayah seperti Desa Kawasi tidak bisa diperlakukan sama dengan wilayah lain. Ini daerah lingkar industri tambang dengan kompleksitas sosial yang tinggi. Negara harus hadir secara nyata, bukan sekadar formalitas,” kata Sefnat.

Sefnat juga mengingatkan bahwa pendekatan keamanan yang terlambat justru berisiko memperbesar konflik di tengah masyarakat.

“Pengamanan harus bersifat preventif. Jangan menunggu ada kejadian baru aparat turun. Kehadiran aparat negara sejak awal justru akan menciptakan rasa aman dan mencegah potensi konflik,” tegas Sefnat Jumat (26/12).

DPD KNPI Halmahera Selatan mendesak Kapolres Halmahera Selatan dan Komando Distrik Militer (Kodim) setempat untuk segera melakukan evaluasi situasi kamtibmas serta menurunkan personel pengamanan khusus di Desa Kawasi selama periode Nataru.

“Pengamanan Nataru tidak boleh hanya terpusat di kota. Wilayah lingkar industri yang rawan konflik juga harus menjadi prioritas,” pungkas Akbar.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun TNI terkait rencana penambahan personel pengamanan di Desa Kawasi selama periode Natal dan Tahun Baru. (red)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Aktivitas Galian C PT Pentangon Terang Asli di Obi Disorot, Diduga Beroperasi Tanpa Izin
Kades Gambaru Siap Turun Ukur Lahan Warga, Nasrudin M. Kasuba: Jika LA Tak Bersedia, Saya Bertanggung Jawab
Warga Hantam Sikap Kades Gambaru Nasrudin M. Kasuba : Jangan Jadi Budak Korporasi, Anda Harus Belajar dari Kades Fluk Utamakan Warga
Saat Tambang Belum Berproduksi, PT KTS Menyalakan Harapan Lewat Program “KTS Bersinar”
Ko Lok Gelar Tasyakuran dan Aqiqah Cucu, Ratusan Warga Hadir Panjatkan Doa
FAKI Desak KPK Usut Empat Proyek Jembatan Rp15,5 Miliar di Haltim, Minta Eks Kadis PUPR Diperiksa
LPP Tipikor Halteng Desak Polda Malut Selidiki Dugaan Perdagangan Skrap Ilegal
PEROK Ultimatum PT Harita Group: Hentikan Mobilisasi Karyawan atau Hadapi Blokade
Berita ini 86 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 19 Agustus 2026 - 11:01 WIT

Aktivitas Galian C PT Pentangon Terang Asli di Obi Disorot, Diduga Beroperasi Tanpa Izin

Minggu, 16 Agustus 2026 - 03:26 WIT

Kades Gambaru Siap Turun Ukur Lahan Warga, Nasrudin M. Kasuba: Jika LA Tak Bersedia, Saya Bertanggung Jawab

Minggu, 16 Agustus 2026 - 00:41 WIT

Warga Hantam Sikap Kades Gambaru Nasrudin M. Kasuba : Jangan Jadi Budak Korporasi, Anda Harus Belajar dari Kades Fluk Utamakan Warga

Jumat, 14 Agustus 2026 - 00:32 WIT

Saat Tambang Belum Berproduksi, PT KTS Menyalakan Harapan Lewat Program “KTS Bersinar”

Rabu, 29 Juli 2026 - 01:13 WIT

FAKI Desak KPK Usut Empat Proyek Jembatan Rp15,5 Miliar di Haltim, Minta Eks Kadis PUPR Diperiksa

Minggu, 26 Juli 2026 - 22:47 WIT

LPP Tipikor Halteng Desak Polda Malut Selidiki Dugaan Perdagangan Skrap Ilegal

Jumat, 24 Juli 2026 - 15:44 WIT

PEROK Ultimatum PT Harita Group: Hentikan Mobilisasi Karyawan atau Hadapi Blokade

Kamis, 23 Juli 2026 - 11:50 WIT

Respon Aksi Warga, Fraksi PKB Mendesak Pemda Halsel Segera Ambil Langkah Cepat Selesaikan Masalah Lahan di Pulau Obi

Berita Terbaru