Halmahera Selatan, Nalartu.com – Ketua BARAH, Ady Hi. Adam, mengatakan pihaknya telah menghimpun data sebaran dan luasan lahan warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan di wilayah Gane Barat dan Gane Timur, Halmahera Selatan.
Menurutnya, salah satu wilayah yang mengalami dampak cukup parah berada di Kecamatan Gane Barat Utara, khususnya Desa Dolik. Berdasarkan data lapangan yang dihimpun BARAH, terdapat sekitar 613 hektare lahan perkebunan warga di wilayah Gane Barat Utara yang terdampak kebakaran dan kekeringan.
“Data yang kami dapatkan di lapangan menunjukkan kurang lebih 613 hektare kebun warga terdampak Karhutla dan kekeringan. Sebagian besar merupakan tanaman pala yang menjadi sumber kehidupan masyarakat,” ujar Ady.
Ia menjelaskan, wilayah Gane Barat Utara yang meliputi Batulak, Boso, Dolik, Fulai, Gumira, Moloku, Posi-Posi, Samad, Samo, Sukadamai dan Tokaka mengalami dampak dengan tingkat kerusakan yang berbeda.
Desa Dolik, kata Ady, menjadi salah satu wilayah dengan kerugian cukup besar. Dari empat dusun kebun yang didata, yakni Kebun Sangaji, Cempaka, Lemon dan Loleo, tercatat ribuan pohon pala terbakar.
Rinciannya, 3.750 pohon pala di Dusun Kebun Sangaji, 1.441 pohon di Kebun Cempaka, 890 pohon di Kebun Lemon dan 1.892 pohon di Kebun Loleo. Selain itu, terdapat sekitar 4.249 pohon cengkeh yang terdampak kebakaran dan kekeringan.
“Data Desa Dolik ini kami jadikan salah satu sampel untuk melihat kondisi desa-desa lain di wilayah Gane Barat dan Gane Timur. Karena itu, pemerintah tidak boleh melihat persoalan ini sebagai sesuatu yang kecil,” tegasnya.
Ady mendesak Pemerintah Kabupaten Halsel bersama DPRD segera mengalokasikan anggaran pemulihan bagi masyarakat yang terdampak Karhutla dan kekeringan melalui APBD 2027.
Ia secara khusus meminta anggota DPRD Dapil III Gane Barat-Gane Timur membuktikan komitmennya dengan memperjuangkan anggaran pemulihan, termasuk pengadaan bibit pala, cengkeh dan komoditas perkebunan lainnya yang rusak akibat bencana.
“BARAH menguji komitmen anggota DPRD Dapil III. Apakah mereka benar-benar akan memperjuangkan masyarakat yang terdampak dengan mengakomodir anggaran pemulihan dalam APBD 2027,” katanya.
Menurut Ady, pembangunan berbasis zonasi harus diikuti dengan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Wilayah Gane Barat dan Gane Timur yang terdampak Karhutla dan kekeringan membutuhkan program pemulihan yang terukur, bukan sekadar pendataan.
“Kalau pemerintah sudah membangun dengan pendekatan zonasi, maka harus ada anggaran pemulihan dan pengadaan bibit untuk komoditas masyarakat yang terdampak Karhutla dan kekeringan,” ujarnya.
Ia juga meminta Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Halsel Helmi Umar Muchsin tidak tinggal diam menghadapi kondisi tersebut. Menurutnya, pemulihan perkebunan masyarakat memiliki kaitan langsung dengan keberlanjutan program Agromaritim yang menjadi bagian dari arah pembangunan daerah.
“Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh tinggal diam menghadapi bencana ini. Ini menyangkut sumber penghidupan masyarakat dan sangat berkaitan dengan program Agromaritim. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan dan anggaran yang nyata,” pungkas Ady.
(red)
Tinggalkan Balasan