Labuha, Nalarsatu.com — Panggung politik Halmahera Selatan kembali memunculkan ironi. Rapat paripurna penyampaian rekomendasi hasil reses masa sidang I DPRD Halmahera Selatan, Senin, 14 April 2025, justru nyaris tanpa dihadiri pejabat eselon atas. Dari 30 pimpinan OPD yang diundang, hanya satu kursi terisi. Sisanya kosong.
Pemandangan janggal itu seolah menjadi gambaran buram relasi eksekutif dan legislatif di daerah ini. Satu-satunya pejabat yang hadir hanyalah Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil, Kader Noh. Sementara kursi pimpinan OPD lain, staf ahli, asisten, hingga kursi Bupati Bassam Kasuba dan Wakilnya, Helmi Umar Muchsin, dibiarkan kosong tanpa kejelasan.
Alih-alih hadir langsung, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan hanya mengutus Sekretaris Daerah, Safiun Radjulan, untuk menerima dokumen keputusan DPRD sebuah manuver yang dinilai merendahkan martabat institusi legislatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketidakhadiran kolektif para pejabat eksekutif ini sontak menyulut kemarahan di internal DPRD. Bagi para wakil rakyat, absennya Bupati dan jajaran kepala dinas tak hanya memperlihatkan ketidakdisiplinan birokrasi, melainkan sinyal lemahnya komitmen politik Pemkab dalam menghormati mekanisme pengawasan yang sah dalam sistem pemerintahan daerah.
Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan, Muslim Hi Rakib, menegaskan bahwa tindakan absen ini mencederai semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif. “Ini bukan soal hadir atau tidak hadir. Ini soal penghormatan terhadap institusi, terhadap proses pengawasan yang dijamin konstitusi,” ujar Muslim dengan nada geram, usai rapat paripurna.
Muslim juga menyoroti bahwa ketidakhadiran tersebut merupakan bentuk pelanggaran tata tertib DPRD yang secara tegas mewajibkan kepala daerah menghadiri forum paripurna, apalagi saat pembahasan pokok-pokok pikiran hasil reses yang sejatinya berangkat dari suara masyarakat di akar rumput.
“Jangan sampai publik menilai Bupati dan perangkatnya mengabaikan suara rakyat yang kami bawa dalam forum resmi ini,” kata Muslim.
Nada kekecewaan serupa juga dilontarkan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Masdar Mansur. Menurutnya, ketidakhadiran kepala daerah dan pimpinan OPD dalam forum paripurna bukan lagi sekadar persoalan etika, melainkan bentuk penghinaan terhadap DPRD sebagai lembaga representasi rakyat.
“Ini bukan kelalaian administratif biasa. Ketidakhadiran mereka adalah bentuk pelecehan institusi yang seharusnya dihormati, karena DPRD adalah wadah suara rakyat,” tegas Masdar kepada wartawan Senin (14/4).
Masdar menilai absennya Bupati, Wakil Bupati, dan para pejabat eksekutif dalam forum resmi ini memperlihatkan betapa rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam menghargai mekanisme demokrasi lokal.
“Ini DPRD, bukan lembaga yang bisa diperlakukan seenaknya. Ketidakhadiran mereka mencerminkan sikap mengabaikan aspirasi rakyat yang telah kami rangkum dalam reses, dan forum paripurna ini adalah ruang resmi untuk menyampaikannya,” ujarnya. (WP)
