Rapat Paripurna Ke-5 DPRD Halsel: Evaluasi Kinerja dan Komitmen Membangun Bumi Saruma

- Penulis Berita

Kamis, 13 Maret 2025 - 14:34 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hj. Salma Samad Ketua DPRD Halmahera Selatan

Hj. Salma Samad Ketua DPRD Halmahera Selatan

Halsel, nalarsatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan (Halsel) menggelar Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun 2025, yang menjadi ajang refleksi atas kinerja pemerintahan sekaligus momen strategis untuk memperkuat komitmen pembangunan Bumi Saruma. Dalam sidang ini, Ketua DPRD Halsel, Hja Salma Samad, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh agar pembangunan daerah tetap berada di jalur yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Hasan Ali Basam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin.

 

Sebagai Ketua DPRD sekaligus kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salma Samad menyampaikan harapan agar kepemimpinan Basam-Helmi terus berpegang teguh pada visi 5 Panca Senyum Saruma. Menurutnya, visi tersebut bukan sekadar janji politik, melainkan komitmen nyata yang harus diwujudkan melalui program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Kami di DPRD berharap agar Bupati dan Wakil Bupati tetap berkomitmen membangun daerah ini sesuai visi dan misi yang telah mereka sampaikan kepada masyarakat. Momen ini menjadi refleksi bagi kita semua agar terus berbenah dan memastikan pembangunan berjalan di jalur yang benar,” ujar Salma.

 

Lebih lanjut, Salma menegaskan bahwa PKS memiliki standar kepemimpinan yang berkarakter, terutama dalam menjunjung tinggi akhlaqul karimah sebagai pilar utama pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, DPRD Halsel akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan eksekutif tetap selaras dengan kepentingan rakyat dan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

 

Capaian dan Tantangan Pembangunan

 

Rapat paripurna ini juga menjadi forum evaluasi terhadap berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi oleh Pemkab Halsel dalam setahun terakhir. Beberapa sektor menjadi perhatian utama, di antaranya:

 

Peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pemerataan akses dan sarana pendukung.

 

Layanan kesehatan yang lebih merata, khususnya di wilayah terpencil.

 

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung konektivitas dan ekonomi daerah.

 

Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, guna menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

 

Dalam konteks ini, DPRD menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Masyarakat Halsel pun menaruh harapan besar pada kepemimpinan Basam-Helmi agar dapat menghadirkan kebijakan yang tidak hanya populis, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh pelosok Bumi Saruma.

 

Melalui Rapat Paripurna Ke-5 ini, DPRD Halsel berharap momentum refleksi ini dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja serta mempercepat realisasi program strategis demi kemajuan Halmahera Selatan. (*)

 

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kuasa Hukum Bambang Joisangadji Kritik Kinerja Pemkab Halsel: Bupati Dan Wakil Bupati Dinilai tidak Mampu Tuntaskan Sengketa lahan di Desa Soligi
Praktisi Hukum Maluku Utara Soroti Dugaan Intimidasi Presiden BEM UNUTARA terhadap Wartawan Nalarsatu.com
Ketua GPM Tantang Polres Halsel: Berani Tetapkan Kades Kawasi Tersangka Tanpa Intervensi?
Puluhan Tahun Belum Nikmati PLN, Warga Sawat Curhat ke Muksin Amrin Saat Reses
Kader Forum Insan Cendikia Diduga Diintimidasi oleh Presiden BEM Unutara
Kuasa Hukum Bambang Joisangadji, S.H. Desak Polres Halsel Segera Gelar Perkara Dugaan Perusakan 400 Pohon Cengkeh Warga Soligi
Kuasa Hukum Desak Polsek Obi Segera Sita Barang Bukti Kasus Dugaan Penipuan Mobil Rp51 Juta
IPMMA Desak APH Usut Dugaan Skandal Proyek Talud Maidi Senilai Rp8,8 Miliar
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 15 Mei 2026 - 15:22 WIT

Kuasa Hukum Bambang Joisangadji Kritik Kinerja Pemkab Halsel: Bupati Dan Wakil Bupati Dinilai tidak Mampu Tuntaskan Sengketa lahan di Desa Soligi

Jumat, 15 Mei 2026 - 12:48 WIT

Praktisi Hukum Maluku Utara Soroti Dugaan Intimidasi Presiden BEM UNUTARA terhadap Wartawan Nalarsatu.com

Jumat, 15 Mei 2026 - 11:19 WIT

Ketua GPM Tantang Polres Halsel: Berani Tetapkan Kades Kawasi Tersangka Tanpa Intervensi?

Jumat, 15 Mei 2026 - 06:32 WIT

Kader Forum Insan Cendikia Diduga Diintimidasi oleh Presiden BEM Unutara

Jumat, 15 Mei 2026 - 04:33 WIT

Kuasa Hukum Bambang Joisangadji, S.H. Desak Polres Halsel Segera Gelar Perkara Dugaan Perusakan 400 Pohon Cengkeh Warga Soligi

Kamis, 14 Mei 2026 - 06:20 WIT

Kuasa Hukum Desak Polsek Obi Segera Sita Barang Bukti Kasus Dugaan Penipuan Mobil Rp51 Juta

Senin, 11 Mei 2026 - 10:43 WIT

IPMMA Desak APH Usut Dugaan Skandal Proyek Talud Maidi Senilai Rp8,8 Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 10:32 WIT

Koalisi Lingkar Tambang Warning Polres Halsel: Usut Tuntas Dugaan Perusakan 400 Pohon Cengkeh Milik Alimusu

Berita Terbaru