Bacan,Nalarsatu.com – Dugaan praktik pelayanan buruk di Bank BPD Cabang Halmahera Selatan mencuat ke publik. Sejumlah masyarakat dan kelompok tani mengaku diperlakukan secara tidak manusiawi oleh oknum pegawai bank yang dinilai tidak bermoral, arogan, serta diskriminatif dalam proses pencairan dana.
Menurut keterangan warga, oknum pegawai Bank BPD diduga membuang buku rekening kelompok tani ke lantai dan melontarkan kata-kata kasar saat masyarakat meminta pelayanan. Tindakan tersebut dinilai mencederai etika pelayanan publik dan merendahkan martabat masyarakat kecil.
“Ini bukan sekadar pelayanan buruk, tapi sudah masuk pada tindakan tidak bermoral. Buku rekening kami dibuang, kami dimaki. Kami diperlakukan seperti tidak punya hak,” ungkap perwakilan kelompok tani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak hanya itu, masyarakat juga mengeluhkan lambannya pelayanan yang terkesan disengaja. Mereka mengaku dipaksa menunggu sejak pukul 08.00 pagi hingga pukul 18.00 sore tanpa kejelasan pencairan, sementara nasabah lain justru dapat mencairkan dana dengan cepat.
Lebih serius lagi, masyarakat menduga adanya praktik diskriminasi dan pilih kasih. Pencairan dana disebut hanya lancar bagi pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan pegawai bank atau memiliki posisi setara dengan kepala desa. Sementara kelompok tani dan masyarakat biasa justru dipersulit tanpa alasan yang transparan.
“Kami menduga kuat ada permainan. Yang dekat dengan pegawai bisa cair, masyarakat kecil dipinggirkan,” tegas salah satu warga.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terhadap integritas dan profesionalisme Bank BPD sebagai lembaga keuangan daerah. Masyarakat menilai perilaku oknum pegawai tersebut telah mencoreng nama baik institusi dan berpotensi merugikan petani serta perekonomian desa.
Atas kejadian ini, masyarakat mendesak pimpinan Bank BPD dan instansi terkait untuk segera melakukan audit internal, memeriksa dugaan pelanggaran etika, serta menindak tegas oknum pegawai yang diduga tidak bermoral. Jika tidak ada tindak lanjut, masyarakat menyatakan siap membawa persoalan ini ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ombudsman RI.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bank BPD Cabang Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi.
