TERNATE, Nalarsatu.com – sejumla Mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Untuk Demokrasi (FPUD) menggelar aksi sebagai bentuk protes terhadap pembungkaman demokrasi yang dinilai masih marak terjadi. Aksi berlangsung di depan Kantor Walikota Ternate pada 12/03/2026. Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan krusial, mulai dari isu nasional hingga persoalan lokal di Maluku Utara.
Koordinator aksi, Muhammad Kasir, menyatakan bahwa tuntutan utama atau isu sentral yang dibawa oleh aliansi hari ini adalah pembebasan tahanan politik (tapol) tanpa syarat. Selain itu, mereka mendesak pemerintah untuk segera menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.
”Sejauh ini pembungkaman demokrasi masih terus dilakukan oleh rezim saat ini,” ujar Kasir di sela-sela aksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya isu nasional, aliansi juga menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di tingkat lokal. Salah satu poin penting yang disoroti adalah kasus kriminalisasi terhadap 14 warga Sagea kia yang saat ini tengah berhadapan dengan proses hukum.
”Perkembangan dari kawan-kawan solidaritas terhadap masyarakat Sagea-kia, saat ini prosesnya sudah masuk tahap penyidikan menuju penetapan tersangka. Kami menyatakan akan tetap bersolidaritas bersama mereka,” tegas Kasir.
Selain kasus warga Sagea kia, massa aksi juga menuntut pemerintah daerah untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja dengan mendesak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau upah buruh di Maluku Utara.
Aksi ini menegaskan bahwa gerakan rakyat tidak akan surut meski menghadapi tekanan hukum. Aliansi berharap tuntutan mereka, terutama mengenai pembebasan tapol dan keadilan bagi warga Sagea-kia, segera mendapat respon nyata dari pemangku kebijakan. (Ardian/Bisma)
