Halmahera Selatan,Nalarsatu.com – Maraknya kasus kekerasan seksual dan meningkatnya kenakalan remaja di Halmahera Selatan mendorong Ketua Yayasan Srikandi Sibela,Rusna Ahmad, mendesak pemerintah daerah agar segera membentuk sistem penanganan terpadu yang efektif. Sistem ini, menurutnya, harus diterapkan secara menyeluruh dari tingkat kecamatan hingga desa dan melibatkan kolaborasi berbagai elemen masyarakat.
“Penanganan tidak bisa setengah-setengah. Kita membutuhkan sistem yang terstruktur, berkelanjutan, dan menyentuh langsung akar masalah di lapangan,” ujar Rusna dalam wawancara bersama Nalarsatu.com, Jumat (11/4/05) pukul 22.00 WIT di Kedai Katu.
Rusna menjelaskan, unit layanan khusus di tingkat desa menjadi garda terdepan dalam sistem ini. Unit tersebut terdiri dari tiga hingga lima orang, disesuaikan dengan skala desa masing-masing. “Kalau di desa besar seperti Labuha dan Tomori, idealnya lima orang. Untuk desa kecil, tiga orang sudah cukup,” ujarnya. Unit ini bertugas memberikan edukasi, advokasi, serta mendampingi anak-anak dan remaja terutama perempuan dalam membangun kesadaran akan hak perlindungan diri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang menjadi sorotan, kata Rusna, bukan hanya kuantitas tim, tetapi kualitas kapasitas mereka. Ia menekankan pentingnya pelatihan intensif dan berkelanjutan. “Mereka harus mendapatkan minimal tiga kali penguatan. Bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tapi juga pemahaman regulasi dan teknik pemberdayaan,” katanya.
Tak hanya fokus pada penanganan kasus, sistem ini juga mengintegrasikan program pembinaan sosial dengan menggandeng sekolah dan instansi terkait. Meski dampaknya tidak langsung, Rusna yakin model ini bisa menurunkan angka kenakalan remaja seperti merokok, konsumsi alkohol, hingga perilaku menyimpang lainnya. “Ini investasi sosial jangka panjang. Kalau dikerjakan serius, hasilnya akan terasa lima atau sepuluh tahun ke depan,” ungkapnya.
“Menurut Rusna, akar masalahnya bukan sekadar fasilitas atau lokasi, melainkan pola pikir dan kebiasaan yang terus dibiarkan. “Bukan soal tempat. Masalah utamanya adalah sikap dan perilaku individu yang harus diubah melalui edukasi dan pendampingan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Rusna menyerukan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, hingga lembaga pendamping untuk bersama-sama membangun budaya perlindungan anak di tingkat desa. “Kalau tidak dimulai sekarang, kita sedang membiarkan generasi muda tumbuh dalam lingkungan yang membahayakan masa depan mereka,” pungkasnya.
Penulis : Irwan Abubakar
Editor : Redaktur Nalarsatu.com
