LABUHA, Nalarsatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan menyoroti kerusakan bangunan pada salah satu sekolah unggulan serta rendahnya serapan anggaran Dinas Pendidikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Halsel, Hi Munawir Hi Bahar, usai melakukan evaluasi kinerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Munawir, temuan awal terhadap bangunan sekolah yang bermasalah telah dilaporkan sejak tahap pertama pembangunan, namun hingga kini belum ada kejelasan tindak lanjut dari pihak Dinas Pendidikan.
“Saya pernah turun langsung saat pembangunan tahap pertama. Waktu itu sudah ada indikasi kerusakan, dan saya sampaikan langsung ke Ibu Kadis agar segera diperbaiki. Tapi sampai sekarang belum ada informasi pasti apakah sudah diperbaiki atau tidak,” ujarnya kepada Nalarsatu.com, Kamis (24/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam agenda Desk Target Pelaksanaan (DTP) yang digelar Komisi I DPRD bersama empat OPD yaitu Dinas Pendidikan, Kesbangpol, Dinas Kearsipan, dan BKD ditemukan bahwa serapan anggaran Dinas Pendidikan masih tergolong rendah.
“BKD sudah tembus 55%, Kesbangpol juga sudah di atas 30%, sementara Dinas Pendidikan baru di angka 39,7%. Kita berharap pada Agustus–September nanti serapan bisa digenjot hingga 70%,” jelas Munawir.
Rendahnya serapan ini menurutnya berakar dari lemahnya perencanaan awal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
“Perencanaannya lemah sejak awal tahun. Ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan fisik maupun pengadaan. Padahal anggaran sudah tersedia,” tegasnnya.
Munawir menegaskan, pemerintah daerah sebenarnya memiliki visi yang jelas dalam peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Namun visi tersebut bisa terhambat jika OPD terkait tidak mampu mengeksekusi anggaran secara tepat waktu.
“Kalau eksekusinya lambat, maka dampaknya terasa langsung ke masyarakat, terutama di sektor pendidikan. Jangan sampai kerusakan sekolah dibiarkan dan program prioritas tertunda hanya karena persoalan administrasi dan teknis,” tambahnya.
