BARAH Desak Pemda dan DPRD Halsel Anggarkan Pemulihan Korban Karhutla dalam APBD 2027

Halmahera Selatan, Nalarsatu.com – Ketua BARAH, Ady Hi. Adam, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan agar mengakomodasi anggaran pemulihan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam APBD 2027.

Ady menyebut, hingga 1 Oktober 2026, karhutla dilaporkan telah melanda ribuan hektare lahan. Kebakaran tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam ekonomi petani akibat rusaknya tanaman pala, cengkeh, dan kelapa yang menjadi komoditas unggulan masyarakat.

Ia meminta Dinas Pertanian melakukan pendataan dan validasi lapangan secara menyeluruh berdasarkan nama, alamat, dan luas lahan terdampak (by name, by address, by luas lahan), agar bantuan tepat sasaran dan penganggaran dilakukan secara adil.

“Pengadaan bibit pala, cengkeh, dan kelapa sangat penting untuk membantu petani memulihkan kebun mereka. Karena itu, kami mendesak agar kebutuhan pemulihan korban karhutla benar-benar diakomodasi dalam APBD 2027,” tegas Ady Hi. Adam.

Menurutnya, penanganan dampak karhutla menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah terhadap program Agromaritim, khususnya di sektor pertanian.

Ia juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan mengawasi secara intensif dinas teknis, terutama Dinas Pertanian dan instansi penanggulangan bencana, agar pendataan dan perencanaan anggaran berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Pengadaan bibit pala, cengkeh, dan kelapa sangat penting untuk membantu petani memulihkan kebun mereka. Karena itu, kami mendesak agar kebutuhan pemulihan korban karhutla benar-benar diakomodasi dalam APBD 2027,” tegas Ady Hi. Adam.

Menurutnya, penanganan dampak karhutla menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah terhadap program Agromaritim, khususnya di sektor pertanian. Ia juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan mengawasi secara intensif dinas teknis, terutama Dinas Pertanian dan instansi penanggulangan bencana, agar pendataan dan perencanaan anggaran berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

BARAH menegaskan, pembahasan APBD 2027 harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan pemulihan kebun petani terdampak karhutla menjadi prioritas nyata, bukan sekadar wacana.

(red)