Ternate, Nalarsatu.com – Ketua FAKKI Maluku Utara, Juslan Latif, mendesak Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arif Budiman, mengusut dugaan penggunaan material Galian C tanpa izin dalam proyek pembangunan Jembatan Ake Dolik, ruas jalan Saketa–Dahepodo, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan. Proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai kontrak Rp12,98 miliar.
Juslan menilai, dugaan penggunaan pasir dan batu dari sumber yang tidak memiliki legalitas dalam proyek bernilai belasan miliar rupiah itu tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Selain berpotensi melanggar ketentuan pertambangan, persoalan tersebut perlu ditelusuri karena diduga berkaitan dengan praktik permainan pengadaan material dan pengelolaan anggaran proyek.
“Kapolda Maluku Utara harus turun tangan. Jangan sampai proyek dengan anggaran Rp12,98 miliar justru menggunakan material dari sumber yang diduga tidak berizin. Kami meminta penyidik menelusuri siapa pemasoknya, siapa yang memerintahkan pengambilan, siapa yang membeli, serta siapa pihak teknis yang mengetahui dan menyetujui penggunaan material tersebut,” tegas Juslan Rabu (11/11).
Ia juga meminta penyidik mengaudit dokumen kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukti pembelian, volume dan harga material, serta realisasi penggunaan anggaran. Langkah tersebut penting untuk mengungkap apakah terdapat dugaan praktik mafia material, penggelembungan keuntungan, atau penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Menurut Juslan, persoalan ini tidak hanya menyangkut legalitas material, tetapi juga kualitas dan keselamatan konstruksi. Material yang tidak jelas asal-usulnya harus diuji untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis. Jika tidak memenuhi standar, kualitas beton, kekuatan struktur, dan ketahanan jembatan dapat terancam.
“Jangan sampai kontraktor mengejar keuntungan dengan menekan biaya material, sementara masyarakat yang harus menanggung risikonya. Jembatan ini dibangun menggunakan uang negara dan akan digunakan masyarakat. Karena itu, kualitas material tidak boleh dikompromikan,” ujarnya.
Juslan turut mendesak Polda Malut memeriksa kontraktor pelaksana CV Adiguna Sarana, pemasok material, PPK, konsultan pengawas, serta unsur teknis terkait sesuai kewenangan dan keterlibatan masing-masing.
“Jika ditemukan bukti penggunaan material tanpa izin, pelanggaran kontrak, penyimpangan anggaran, atau tindak pidana korupsi, kami meminta proses hukum dilakukan secara tegas dan transparan. Jangan ada pihak yang kebal hukum,” tandasnya.
Ia menegaskan, FAKKI Malut meminta Kapolda Irjen Pol Arif Budiman memastikan dugaan tersebut ditangani secara serius, mulai dari penelusuran legalitas sumber material hingga pemeriksaan mutu konstruksi dan pertanggungjawaban anggaran.
“Uang negara bukan milik kontraktor atau pejabat tertentu. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Kami ingin Jembatan Ake Dolik dibangun dengan material legal, kualitas sesuai standar, dan anggaran yang dikelola secara transparan. Jangan sampai masyarakat hanya menerima bangunan, tetapi menyimpan risiko akibat dugaan penyimpangan dalam proses pembangunannya,” tutup Juslan.
(red)
Tinggalkan Balasan